Apa Perbedaan UMR, UMP, UMK, dan UMS? Mana yang Menjadi Patokan?

Apa Perbedaan UMR, UMP, UMK, UMS, dan Mana yang Menjadi Patokan?
Photo by Mufid Majnun on Unsplash

Bagikan Postingan Ini

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on email

Apa Perbedaan UMR, UMP, UMK, dan UMS? Mana yang Menjadi Patokan? merupakan pertanyaan yang timbul karena banyaknya regulasi yang mengatur upah minimum. Penyebutan UMR masih sangat lazim digunakan untuk menyebut upah minimum. Artikel ini akan menjawab apakah penggunaan istilah UMR tersebut telah tepat dan bagaimana undang-undang mengaturnya.

1. Dasar Hukum

Beberapa dasar hukum upah minimum yang digunakan dalam artikel ini adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP No. 36/2021)
  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata kerja Dewan Pengupahan (Permenaker No. 13/2021)

Dan beberapa peraturan yang sudah tidak berlaku:

  1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum (Kepmenaker No. 226/2000)
  2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum (Permenaker No. 01/1999)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP No. 78/2015)
  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Permenaker No. 15/2018)

2. Pendahuluan

Hubungan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja/buruh ialah hubungan kerja. Keduannya saling memiliki tanggung jawab dan hak masing-masing yang harus dipenuhi satu sama lainnya. Hubungan kerja yang ada tentu harus memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah[1]. Upah, sebagai salah satu komponen hubungan kerja harus ditetapkan secara adil dan berkemanusiaan. Dalam PP No. 36/2021, upah didefinisikan sebagai berikut:

“Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undang, termasuk tunjangan bagi Pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”

Dari peraturan tersebut sudah nampak jelas jika upah memang merupakan hak pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan pekerja/buruh. Upah yang diberikan kepada pekerja/buruh, sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan hidup. Karenanya sebagai bentuk kepastian, pemerintah memberikan standar minimal/minimum dalam pemberian upah yang disebut sebagai upah minimum. Upah minimum merupakan upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.[2]

Untuk memahami lebih lanjut terkait perbedaan UMR, UMP, UMK dan UMS. Terlebih dahulu akan diuraikan klasifikasi-klasifikasi upah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Jenis-Jenis Upah Minimum

a. Upah Minimum Regional (UMR)

Upah Minimum Regional (UMR) telah terlebih dahulu akrab dan dikenal masyarakat daripada istilah upah minimum lainnya. Regulasi UMR dituangkan dalam Permenaker No. 01/1999. Peraturan tersebut langsung membagi UMR menjadi 2 (dua) jenis yaitu Upah Minimum Regional Tingkat 1 (UMR Tk. 1) yang berlaku untuk satu provinsi[3] dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II) yang berlaku untuk Kabupaten/Kotamadya.[4]

Penggunaan istilah UMR telah resmi tidak berlaku lagi dengan hadirnya Kepmenaker 226/2000. Perubahan peraturan tersebut telah mengubah penggunaan terminologi yang semula UMR Tk. 1 dan UMR Tk. II menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Ilustrasi sebagai berikut:

Alur Perubahan Istilah UMR
Sumber: diolah penulis

b. Upah Minimum Provinsi (UMP)

Istilah Upah Minimum Provinsi atau UMP pertama kali diperkenalkan dalam butir 1 Kepmenaker No. 226/2000 sebagai bentuk perubahan Pasal 1 angka 2 Permenaker No. 01/1999 mengenai Upah Minimum Regional Tk. 1. Dalam butir pengubahan tersebut mendefinisikan UMP sebagai berikut:

“Upah Minimum Propinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Propinsi”

Perhitungan UMP dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi[5] yang kemudian melalui bidang ketenagakerjaan provinsi direkomendasikan kepada Gubernur[6] dan ditetapkan oleh Gubernur.[7] Jika Gubernur menyetujui rekomendasi itu, maka Gubernur akan menetapkan pada tanggal 21 November tahun berjalan,[8] yang kemudian berlaku pada pada 1 Januari tahun berikutnya.[9] Dewan pengupahan provinsi sendiri terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, akademisi, dan pakar.[10] Jika diilustrasikan secara sederhana, maka alur penetapan UMP adalah sebagai berikut:

Alur Penetapan UMP
sumber: diolah penulis

c. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Sama halnya dengan UMP, istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pertama kali diperkenalkan dalam Kepmenaker no. 226/2000. UMK merupakan upah minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kota.[11] Penetapan UMK dilakukan setelah UMP ditetapkan.[12] Perhitungan UMK dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota, dari hasil perhitungan tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati/Wali Kota yang kemudian melalui pemerintahan bidang ketenagakerjaan provinsi direkomendasikan kepada Gubernur.[13] UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP,[14] ketetapan gubernur terhadap UMK diwujudkan dalam Keputusan Gubernur paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan dan berlaku 1 Januari tahun berikutnya.[15] Ilustrasi dari penetapan UMK adalah sebagai berikut:

Alur Penetapan UMK
sumber: diolah penulis

d. Upah Minimum Sektoral (UMS)

Upah sektoral merupakan pengaturan upah yang dikhususkan untuk sektor-sektor tertentu, misalnya pertambangan, industri percetakan, dan lain-lain. Upah Minimum Sektoral terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). UMSP dan UMSK pertama kali diatur dalam Pasal I butir 1 Kepmenaker No. 226/2000. Kemudian, UMS diamanatkan dalam Pasal 89 UU Ketenagakerjaan dan diatur dalam peraturan pelaksananya, yaitu Pasal 49 ayat (1) PP No. 78/2015 yang berbunyi:

Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”

Karena peraturan induk dari PP tersebut telah dihapus melalui UU Cipta Kerja, lebih tepatnya Pasal 81 butir 26 UU Cipta Kerja, maka UMSP maupun UMSK tidak berlaku lagi. Namun, jika nilai UMS lebih tinggi dan telah diberikan perusahaan, maka nilai upah dilarang untuk diturunkan. Sebagaimana bunyi Pasal 81 butir 68 UU Cipta Kerja yang berbunyi:

Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan sebelum Undang-Undang ini, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah.”

Dan bunyi Pasal 82 huruf b PP No. 36/2021:

“Upah minimum sektoral provinsi/upah minimum sektoral kabupaten/kota yang ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku sampai dengan:

  1. Surat keputusan mengenai penetapan upah minimum sektoral berakhir; atau
  2. Upah minimum provinsi dan/atau upah minimum kabupaten/kota di daerah tersebut ditetapkan lebih tinggi dari upah minimum sektoral”

Dengan demikian, apabila telah ada kesepakatan mengenai UMS dan nilainya lebih tinggi dari upah minimum, maka perusahaan tidak diperkenankan menurunkan upah meski ketentuan UMS telah dihapuskan.[16]

4. Mana yang Dijadikan Patokan dalam Pengupahan?

Setelah diketahui Perbedaan UMR, UMP, UMK, dan UMS, dua diantaranya tak lagi diatur dalam peraturan perundang-undangan. Upah minimum yang diakui ialah UMP dan UMK, namun UMK-lah yang pada akhirnya berlaku. Mengambil contoh UMP Jawa Timur 2022, UMP ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (KepGub UMP Jatim), dalam diktum kesatu ditetapkan UMP Jawa Timur 2022 sebesar Rp1.891.567,12. Kemudian, ketentuan diktum ketiga menyatakan;

“Dalam hal Upah Minimum Kabupaten/Kota telah ditetapkan, yang berlaku adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota

Dari diktum ketiga tersebut maka kita harus melihat terlebih dahulu Keputusan Gubernur terkait UMK. UMK di Jawa Timur telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022. Upah Minimum Kabupaten Madiun ditetapkan sebesar Rp1.958.410,31. UMP tidak berlaku jika UMK telah ditetapkan sebagaimana diktum ketiga KepGub UMP Jatim diatas[17] serta karena UMS telah dihapuskan dengan pengecualian sebagaimana penjelasan UMS, maka upah minimum yang dijadikan patokan ialah UMK, sebagai contoh dalam hal ini Upah Minimum Kabupaten Madiun sebesar Rp1.958.410,31.

Baca Juga: Apakah UMKM Wajib Menerapkan Upah Minimum?

5. Kewajiban Pengusaha Membayar Upah sesuai Upah Minimum

Pengusaha dilarang untuk memberikan upah lebih rendah dari upah minimum kepada pekerja.[18] Upah minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan bersangkutan.[19] Pekerja/buruh yang telah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun di perusahaan yang bersangkutan berpedoman pada struktur dan skala upah.[20]

Baca Juga: Apakah UMKM Wajib Menerapkan Upah Minimum?

Artikel Apa Perbedaan UMR, UMP, UMK, dan UMS? Mana yang Menjadi Patokan? akan dimutakhirkan seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku


[1] Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

[2] Pasal 1 angka 1 Permenaker No. 15/2018

[3] Pasal 1 angka 2 Permenaker No. 01/1999

[4] Pasal 1 angka 3 Permenaker No. 01/1999

[5] Pasal 28 ayat (1) PP No. 36/2021

[6] Pasal 28 ayat (2) PP No. 36/2021

[7] Pasal 27 ayat (1) PP No. 36/2021

[8] Pasal 29 ayat (2) PP No. 36/2021

[9] Pasal 29 ayat (3) PP No. 36/2021

[10] Pasal 3 ayat (1) PP No. 13/2021

[11] Pasal 1 ayat (2) PP No. 36/2021

[12] Pasal 32 ayat (1) PP No. 36/2021

[13] Pasal 33 ayat (1) dan (2) PP No. 36/2021

[14] Pasal 33 ayat (3) PP No. 36/2021

[15] Pasal 35 ayat (4) PP No. 36/2021

[16] Bernadetha Aurelia Oktavira, “Masih Adakah Upah Minimum Sektoral dengan Berlakunya UU Cipta Kerja?”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/masih-adakah-upah-minimum-sektoral-dengan-berlakunya-uu-cipta-kerja-lt5d89efdc2051f, 4 Desember 2020, diakses 16 Januari 2022

[17] Lihat juga, Erizka Permatasari, “Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/mana-yang-jadi-acuan–ump-atau-umk-lt51209025aacaf, 19 November 2021, diakses 16 Januari 2021

[18] Pasal 23 ayat (3) PP No. 36/2021. Lihat juga, Tri Jata Ayu Pramesti “Ktentuan Upah Minimum Terhadap Perusahaan Kecil”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-upah-minimum-terhadap-perusahaan-kecil-lt50c7d16e6ea32, 24 Februari 2021, diakses 17 Januari 2022

[19] Pasal 24 PP No. 36/2021

[20] Pasal 24 ayat (2) PP No. 36/2021

Tinggalkan Komentar pada Artikel Ini

Berikan respon dan tanggapan anda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Tinggalkan Komentar pada Artikel Ini

Berikan respon dan tanggapan anda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!